Nah, sebelum menghitung besaran komisi agen, kamu perlu membuat perhitungan terkait biaya pembuatan dokumen dan sebagainya. Asumsikan jika proses tersebut menelan biaya hingga Rp20 juta, sedangkan komisi yang harus dibayarkan kepada agen properti adalah 2,5%. Dengan begitu, besaran komisinya adalah: 2,5% (5.000.000.000 – 20.000.000) = 2.5% x PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIV/2016 memberikan catatan bahwa Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU 42/2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang rincian “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal. 176-181. 4 Pada tanggal 24 September 1960 melalui Undang-Undang Pokok Agraria terjadilah perombakan di bidang Hukum Tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Hukum real estate di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UU Agraria") Hak atas Tanah Dalam UU Agraria diatur beberapa hak atas tanah yaitu sebagai berikut: Hak Milik; Hak Guna Bangunan; Hak Guna Usaha; Hak Pakai; Hak Sewa. Selain itu, berdasarkan peraturan pelaksana UU Agraria, terdapat juga Hak Pengelolaan, yaitu hak yang
Peraturan perundang-undangan merupakan sumber terutama untuk penyelenggaraan hukum dan negara di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis yang disusun dalam bentuk hierarki menurut kekuatan hukumnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan sumber dari
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 21490.68 KB Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 14603.86 KB Pasal 18. (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **) (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri Dana investasi lahan yasan. Dana investasi lahan yasan atau dana investasi real estat [1] ( DIRE; bahasa Inggris: Real Estate Investment Trust atau REIT) adalah instrumen investasi berupa surat berharga yang dapat dibeli oleh investor dari perusahaan lahan yasan yang menerbitkan REITs. Surat berharga ini mirip dengan surat saham yang 6Rry7.
  • 2a4p32170j.pages.dev/483
  • 2a4p32170j.pages.dev/882
  • 2a4p32170j.pages.dev/375
  • 2a4p32170j.pages.dev/16
  • 2a4p32170j.pages.dev/117
  • 2a4p32170j.pages.dev/131
  • 2a4p32170j.pages.dev/839
  • 2a4p32170j.pages.dev/991
  • 2a4p32170j.pages.dev/26
  • 2a4p32170j.pages.dev/838
  • 2a4p32170j.pages.dev/50
  • 2a4p32170j.pages.dev/346
  • 2a4p32170j.pages.dev/940
  • 2a4p32170j.pages.dev/213
  • 2a4p32170j.pages.dev/848

    • undang undang real estate indonesia